Posts tagged ‘kebijakan publik’

Implementasi, Evaluasi Implementasi dan Evaluasi Dampak


Perbedaan studi implementasi, evaluasi implementasi dan evaluasi dampak dapat dilihat dari substansi kebijakan. Menurut Samoedra Wibawa (2005:3) Kebijakan secara substantif terbagi menjadi dua aspek, yaitu Aksi dan Konsekuensi Kebijakan. Dalam Aksi kebijakan merupakan suatu aktifitas yang dimulai dari input dan proses. Guna mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan berupa penghimpunan sumberdaya dan pengelolaan sumber daya tersebut. Hasil dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan dan aksi yang kedua secara terbatas disebut sebagai proses (implementasi) kebijakan. sedangkan konsekuensi kebijakan memiliki dua jenis pemahaman yaitu output dan dampak.  Output adalah barang, jasa, atau fasilitas  lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Output biasanya berupa dampak jangka pendek. Sedangkan dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun social sebagai akibat dari output kebijakan. Dampak disini yang dimaksud adalah dampak jangka panjang. Baca selengkapnya…

Perbedaan Implementasi, Evaluasi dan Monitoring


Konsep Implementasi menurut Meter dan Horn (1975) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi (pemerintah atau swasta) baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Wibawa (2005:16) menjelaskan bahwa kegiatan implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program hingga eksekusi program. Contoh dari implementasi kebijakan adalah Pemerintah menentukan kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Kemudian menyusun program dengan melakukan langkah berikut  (1) mengidentifikasi masalah kemiskinan yang harus di intervensi, (2) menegaskan tujuan apa yang harus dicapai dalam kebijakan pengentasan kemiskinan?  (3) Merancang struktur proses implementasi. Maka salah satu program muncullah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kemudian secara implementatif PNPM Mandiri diterjemahkan secara operasional menjadi proyek-proyek tertentu berdasarkan kebutuhan sasaran program (Masyarakat Desa). Baca selengkapnya…

%d blogger menyukai ini: