DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP

Kelas Reguler dan Non Reguler

TAHUN AKADEMIK 2009/2010

Matakuliah                      : Akuntabilitas publik

Semester/Kelas             : VIII (Delapan)/A/B/F/G

SKS/Waktu                     : 2 SKS/90 menit

Dosen                              : Anis Fuad, S.Sos.

Sifat Ujian                       : Terbuka (Open Book)/Online

Petunjuk Soal :

a.   Jawablah pertanyaan berikut ini secara sistematis & akurat

b.  Sebelum menjawab pertanyaan setiap nomor, berikanlah penilai anda terhadap soal di tiap nomor dengan 🙂  sebagai nilai anda terhadap nomor soal yang ada anggap mudah, 😐 = sedang, :(= Sulit.  Contoh:  🙂 1. Menurut pendapat saya, Akuntabilitas adalah …….

  1. Good Governance bagi beberapa kalangan di Indonesia pada prakteknya  dinilai mengalami kegagalan karena konsep ini hanya imitasi dari negara-negara maju. Good Governance tidak cocok diterapkan di Indonesia karena tidak melihat kondisi sosial,politik, ekonomi dan budaya Indonesia yang jelas-jelas berbeda dengan negara-negara maju. Menurut anda konsep Good Governance bagaimanakah yang lebih Indonesia dan dapat di terapkan di Indonesia? Jelaskan pendapat anda!  (20 poin)
  2. Saat ini kinerja Polisi sedang disoroti oleh banyak pihak. Salah satunya adalah kasus pemberitaan Majalah Tempo yang berjudul “REKENING GENDUT POLRI.” Bagaimanakan menurut anda apakah hasil investigasi majalah Tempo menandakan bahwa belum adanya system akuntabilitas di institusi POLRI ataukah hal tersebut hanya pemberitaan sensasional belaka? Sistem apakah yang perlu dibangun oleh Polri agar akuntabilitas di Instansi itu berjalan dengan baik?  Jelaskan! (20 poin)
  3. Desentralisasi di Indonesia, secara filosofis diharapkan dapat menciptakan demokratisasi yang lebih baik. Share wewenang dilakukan karena tiap daerah memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan lebih  efektif dan efisien tanpa menunggu kebijakan pemerintah pusat? Namun celakanya Desentralisasi di Indonesia ternyata menghasilkan efek lain yaitu Desentralisasi korupsi. Kasus korupsi didaerah tiap tahunnya cenderung naik dan banyak dilakukan oleh anggota legislatif daerah maupun eksekutif. Menurut anda adakah yang salah dalam sistem desentralisasi di Indonesia? Jelaskan! (20 poin)
  4. LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah. Namun disatu sisi LAKIP mempunyai kelemahan dimana informasi tersebut dapat dimanipulasi berdasarkan kehendak yang membuatnya. Banyak kasus LAKIP yang tidak sesuai antara informasi yang disampaikan dengan kenyataan dilapangan dan akhirnya berujung pada pemanfaatan LAKIP sebagai bentuk korupsi yang dilegalkan. Menurut  anda masih perlukah LAKIP digunakan di Indonesia? Jika anda adalah tim Ahli pemerintah yang ditugaskan untuk membuat sistem akuntabilitas baru, bagaimanakah sistem akuntabilitas yang lebih baik dan meminimalkan penyalahgunaan? Jelaskan! (20 poin)
  5. Perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi memiliki makna yang berbeda. Jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contohnya! (20 poin)

Catatan:

  • Tindakan copy paste materi/artikel di internet sangat mudah di deteksi, oleh karena itu diharapkan soal diisi murni sesuai pendapat anda masing-masing. Pelanggaran dengan melakukan tindakan copy paste akan dikenai sanksi nilai E pada matakuliah ini.
  • Dikumpulkan via email: anisfuad@live.com pada tanggal 24 juli 2010 untuk Reguler dan 17 Juli 2010 untuk Non Reguler pada pukul 23.55. Melebihi batas waktu tersebut jawaban anda kami tolak. Format file doc. Contoh file: junaidi_R_akun_VIIIA.doc atau junaidi_NR_akun_VIIIF.doc

Terima Kasih dan Semoga Berhasil

Share